Lable

21 April, 2011

Alasan Penghapus Kesalahan.


Alasan penghapus kesalahan dimaksudkan untuk menghilangkan sifat melawan hukum suatu kesalahan.

Artinya, suatu perbuatan atau tindakan yang dalam kenyataannya sudah memenuhi unsur – unsur kesalahan,

tapi tidak dipidana atau diberikan ancaman hukuman bagi si pelaku.

Alasan penghapus kesalahan diberikan karena tindakan atau perbuatan melanggar

Bisa kita lihat dalam

Pasal 49 ayat 1 KUHP :

” Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri

maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri atau orang lain,

karena serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada waktu itu yang melawan hukum ”

Dalam pasal ini menjelaskan bahwa apabila seseorang melakukan tindak pidana yang bertujuan

untuk melindungi atau membela diri sendiri atau orang lain, tidak dapat dipidana.

Contohnya, apabila seseorang mendapati temannya dicopet, maka ia dapat membela temannya itu

dengan berbagai cara (walaupun dengan kekerasan yang diatur dalam Bab XX Tentang Penganiayaan).

Tindakan pembelaan itu tidak dipidana, karena dilindungi oleh undang – undang.

1. Unsure adanya syarat pembelaan terpaksa.

  1. Pembelaan terpaksa harus dilakukan karena terpaksa
  2. Untuk mengatasi serangan atau ancaman serangan seketika yang bersifat melawan hukum.
  3. Serangan atau ancaman serangan mana ditujukan kepada 3 kepentingan hukum,
  4. ialah kepentingan hukum atas badan, kehormatan kesusilaan dan harta benda sendiri atau orang lain
  5. Harus dilakukan ketika adanya ancaman serangan dan berlangsungnya seranganatau bahaya masih mengancam
  6. Perbuatan pembelaan harus seimbang dengan serangan yang dilakukan.

2. Unsure dalam hal apa (macamnya) pembelaan terpaksa :

  1. Dalam hal untuk membela dirinya sendiri atau untuk orang lain artinya juga
  2. ialah serangan itu bersifat dan ditujukan pada fisik atau badan manusia
  3. Dalam hal pembelaan kehormatan kesusilaan
  4. Dalam hal membela harta benda ssendiri atau harta benda orang lain,
  5. artinya serangan tersebut tertuju kepada hak mililk kebendaan.

Pasal 50 KUHP :

” Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melakukan ketentuan undang – undang, tidak dipidana ”

Pasal ini mengatakan bahwa jika suatu tindak pidana dilakukan berdasarkan kehendak undang – undang,

maka tindakan itu tidak dapat dipidana, karena dilindungi oleh undang – undang..

Pasal 51 ayat 1 KUHP :

” Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang

diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana ”

Pasal ini hampir sama dengan pasal 50 KUHP diatas. Pasal ini menjelaskan

bahwa apabila ada tindak pidana yang dilakukan seseorang berdasarkan atas perintah

atau mandat dari atasannya yang berwenang, maka perbuatan itu tidak dapat dipidana.

hukum itu, dikehendaki oleh undang – undang.

Contohnya, seseorang penembak jitu yang ditugaskan untuk menghukum mati seseorang,

walaupun sudah memenuhi unsur – unsur dalam pasal 338 KUHP, tentang Kejahatan Terhadap Nyawa,

namun si penembak jitu tersebut tidak dipidana berdasarkan hukum positif yang berlaku.

Ini dikarenakan undang – undang menghendaki seperti itu.

Alasan Pemaaf.

Alasan yang menjadi dasar untuk meniadakan kesalahan.

Alasan ini diberikan, karena pelaku tindak pidana, tidak dapat bertanggung jawab

atas tindakan melawan hukum yang dilakukannya.

Pelaku tidak dipidana, karena pelaku mengalami gangguan jiwa, atau cacat dalam pertumbuhannya.

Dapat kita lihat dalam

Pasal 44 KUHP :

Ayat 1 :

” Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya

karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana ”

Dalam pasal ini menjelaskan bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila, pelaku tindak pidana tersebut

mengalami gangguan jiwa (orang gila atau orang stres), orang yang terganggu jiwanya karena penyakit yang dia alami,

contohnya orang autis atau cacat mental.

Namun tidak semua penyakit jiwa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, berikut adalah penyakit jiwa

yang dapat dipertanggungjawabkan :

a. Kliptomani : orang yang karena kelainan jiwa selalu melakukan perncurian atau perampasan.

b. Peromani : kelainan jiwa yang menyebabkan keinginan untuk membakar sesuatu.

c. Phobia : rasa takut yang disebabkan karena kelainan jiwa.

Contohnya phobia terhadap tempat sempit, sehingga melakukan pengrusakan terhadap

barang orang lain (Pasal 406 KUHP).

Ayat 2 :

” Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungkan kepada pelakunya karena

pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan

agar orang itu dimasukkan dalam rumah sakit jiwa, paling lama selama satu tahun sebagai masa percobaan ”

Dalam pasal ini menjelaskan bahwa hakim berhak memasukkan pelaku tindak pidana yang

terganggu jiwanya atau cacat mental, untuk dimasukkan dalam rumah sakit jiwa selama satu tahun untuk masa percobaan,

untuk mengentahui apa benar orang tersebut mengalami gangguian jiwa atau tidak.

Pasal 48 KUHP :

” Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana ”

Dalam pasal ini mengatakan bahwa orang yang ditekan atau dipaksa untuk melakukan suatu tindak pidana,

tidak dapat dipidana.

Contohnya, seseorang dipaksa untuk melakukan pencurian, apabila ia menolak, maka orangtuanya

akan dianiaya atau dibunuh.

Apabila orang tersebut ditangkap, walaupun sudah memenuhi ketentuan dalam pasal 362 tentang pencurian,

orang tersebut tidak akan dipidana.

Pasal 49 KUHP :

Ayat 2 :

” Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa

yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana ”

Pasal ini menjelaskan bahwa apabila seseorang melakukan tindak pidana secara terpaksa dengan maksud

untuk membela diri sendiri dari ancaman atau serangan, maka tindakan itu tidak dipidana.

Pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Perbedaan pembelaan terpaksa dengan pembelaan terpaksa

yang melampaui batas terletak pada :

  • Pertama, bahwa perbuatan apa yansg dilakukan sebagai wujud pembelaan terpaksa haruslah perbuatan

yang seimbang dengan bahaya dari serangan atau ancaman serangan. Tidak diperkenankan melampaui

terhadap apa yang diperlukan dalam pembelaan itu. Sedangkan pembelaan terpaksa yang melampaui batas ialah,

perbuatan apa yang menjadi pilihannya sudah melebihi dari apa yang diperlukan dalam hal pembelaan atas

kepentingan hukumnya yang terancam contohnya : seseorang yang menyerang dengan botol lalu di tembak oleh si korban.

  • Kedua, bahwa dalam hal pembelaan terpaksa, perbuatan pembelaan hanya dapat dilakukan pada adanya

ancaman serangan atau ancaman sedang berlangsung dan tidak boleh dilakukan setelah serangan berhenti.

Sedangkan pembelaan terpaksa yang melampaui batas, perbuatn itu boleh dilakukan setelah serangan berhenti.

  • Ketiga, tidak dipidananya sipembuat pembelaan terpaksa oleh karena

Pasal 51 KUHP :

Ayat 2 :

” Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah,

dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya ”

Pasal ini menjelaskan bahwa seseorang dengan tidak sengaja melakukan perintah atasan yang berwewenang,

karena mengira bahwa perintah yang diberikan termasuk dalam wewenangnya, namun dengan itikad baik dan dengan

maksud yang baik, maka orang tersebut tidak akan dipidana.

16 Agustus, 2010

TUGAS HUKUM ADAT

  1. Jelaskan pendapat saudara apakah hukum Adat dapat disebut sebagai Hukum yang Hidup atau The Living Law ??


  1. Jelaskan manfaat atau kegunaan dari pembelajaran hukum Adat ??


  1. Apakah hukum Adat dapat dikatakan sebagai hukum yang hidup atau The Living Law? Menurut saya, YA, hukum Adat dapat dikatakan sebagai hukum yang hidup atau The Living Law. Karena hukum Adat sendiri merupakan hukum yang lahir karena adanya tuntutan dan kepentingan masyarakat, dan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat itu sendiri.

Menurut Van Vollenhoven, hukum Adat itu lahir kebiasaan masyarakat yang kemudian menjadi Adat kebiasaan yang kemudian Adat tersebut menjadi hukum Adat karena adanya sanksi hukuman apabila tidak melakukan Adat tersebut. Hukum Adat sendiri merupakan cerminan atau representative dari kehendak, jiwa dan semangat masyarakat, yang bersifat responsive dan luwes.

Responsive dan luwes artinya disini, hukum Adat merespon setiap gejalah social yang ada dan terjadi dalam masyarakat, dan dapat berubah sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat dimana hukum Adat itu hidup. Sama halnya dengan The Living Law, yang hidup dan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat, yang dalam perkembangannya tidak terpengaruh oleh kehendak penguasa.


  1. Manfaat dari mempelajari hukum Adat dapat dilihat dari sisi teoritis dan dari sisi Praktis. Manfaat dari sisi teoritis ialah ketika hukum Adat dilihat sebagai ilmu pengetahuan. Manfaat hukum Adat sebagai ilmu adalah berkaitan dengan pendidikan dan penelitian. Manfaat hukum Adat sebagai ilmu pengetahuan, untuk memuaskan keingintahuan mengenai hukum Adat itu apa, bagaimana terbentuknya, untuk siapa hukum Adat itu, dan bagaimana perkembangannya. Hukum Adat mengenai manfaatnya dari sisi teoritis yaitu hanyalah sebagai ilmu yang dapat dipelajari saja, dan belum ada aplikasinya kepada masyarakat. Kemudian, dari sisi praktiknya, kemanfaatan dari mempelajari hukum Adat yaitu ketika hukum Adat itu di menyelesaikan dan menjelaskan masalah – masalah yang terjadi dalam masyarakat, sehingga tujuan dari ilmu untuk masyarakt dapat tercapai.

Manfaat hukum Adat dari sisi praktis ketika ditinjau dari praktek kehidupan berbangsa dan bernegara, maka hukum Adat dapat memupuk cirri khas, atau keperibadian bangsa yang memberikan identitas yang berbeda dengan bangsa atau Negara lainnya, karena hukum Adat adalam penserminan dari keperibadian bangsa.

Hukum Adat kemudian apabila dikaitkan dengan penyelengaraan Negara, maka hukum Adat dapat menjadi sumber bahan hukum nasional dan sumber hukum bagi hakim ketika hakim mengambil keputusan dalam peradilan ( UU No. 4 tahun 2004, ps. 16 ayat 1 dan ayat 28). Hal itu disebabkan suatu keputusan, atau kaedah hukum positif yang berlaku di suatu Negara, khusunya Indonesia, haruslah bersumber dan mencerminkan jiwa, semangat dan kehendak dari masyarakat Indonesia, agar setiap keputusan atau hukum yang dibuat, dapat diterima dan diterapkan dalam masyarakat Indonesia. Untuk itulah, perlunya mempelajari hukum Adat.

TENTANG HAK KEBENDAAN


1. Hak Perdata

Hak perdata adalah hak seseorang manusia yang diberikan oleh hukum perdata. Hak perdata ada yang bersifat relative dan ada yang bersifat absolut. Hak perdata yang bersifat absolute yang memberikan kekuasaan langsung dan dapat dipertahankan terhadap siapapun. Sedangkan hak yang bersifat relative memberikan kekuasaan terbatas dan hanya dapat dipertahankan terhadap lawan (pihak dalam hubungan hokum)
Hak perdata yang bersifat absolute meliputi ; hak kebendaan (zakelijkreck), diatur dalam buku II KUHPdt ; hak kepribadian (persoonlijkheidsrecht), yang terdiri dari hak diri sendiri, misalnya hak atas nama, hak atas kehormatan, hak untuk memiliki, hak untuk kawin; kemudian hak kepribadian yang lain adalah hak atas diri orang lain yang timbul dalam hukum keluarga, seperti suami, istri, antara rang tua dan anak, antara wali dan anak. Semua hak kepribadian diatur dalam buku I KUHPdt.
Hak perdata yang bersifat relative ialah hak yang timbul karena adanya hubungan hukum berdasarkan perjanjian atau berdasarkan ketentuan undang – undang. Hak perdata yang bersifat relatif karena hanya dapat dipertahankan terhadap pihak dalam hubungan hukum.

2. Hak Kebendaan

Hak kebendaan adalah hak yang melekat atas suatu benda. Hak benda biasa disebut hak kebendaan (zakelijkrecht). Hak kebendaan sendiri artinya hak yang memberikan kekuasaan langsung terhadap suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga.
Setiap orang harus menghargai dan menghormati hak kebendaan seseorang. Orang yang berhak bebas menguasai bendanya. Hak kebendaan bersifat absolute (mutlak). Contohnya hak milik, hak memungut hasil, hak sewa, hak pakai, hak gadai, hak hipotik, hak cipta.
Hak kebendaan mempunyai cirri sebagai berikut ;

  • Mutlak, artinya dikuasai dengan bebas dan dipertahankan terhadap siapapun juga, misalnya hak milik, hak cipta ;
  • Mengikuti benda, diatas mana hak itu melekat, misalnya hak sewa, hak memungut hasil, mengikuti bendanya dalam tangan siapapun benda itu berada.
  • Yang terjadi lebih dahulu tingkatannya jauh lebih tinggi, misalnya diatas sebuah rumah melekat hak hipotik, kemudian melekat hak hipotik berikutnya, maka kedudukan hak hipotik yang pertama lebih tinggi dari hak hipotik yang kedua, dengan kata lain dalam penyelesaian hutang, hipotik pertama diselesaikan lebih dahulu, kemudian hipotik kedua;
  • Lebih diutamakan, misalnya hak hipotik atas rumah, jika pemilik rumah pailit, maka hipotik memperoleh prioritas penyelesaian tanpa memperhatikan pengaruh pailit itu;
  • Hak gugat dapat dilakukan terhadap siapapun yang menggangu benda tersebut;
  • Pemindahan hak kebendaan dapat dilakukan kepada siapapun juga.
  • Dengan berlakunya UUPA, maka penguasaan secara bebas atas hak kebendaan dapat dibatasi. Setiap orang mempunyai hak atas suatu benda tiak boleh semaunya saja menguasai benda tersebut. Penguasaan benda sesuai dengan kepentingan umum, hak milik mempunyai fungsi social. Penguasaan dan penggunaan hak kebendaan dibatasi oleh hak kepentingan orang lain.
3. Pembedaan Hak - Hak Kebendaan

Berlakunya UUPA mencabut beberapa ketentuan mengenai bumi air dan segala kekayaan yang terdapat didalamnya, kecuali hipotik, dengan demikian, hak – hak yang berkenaan dengan tanah yang sudah dicabut dari buku II KUHPdt itu adalah ; hak milik (eigendom), hak guna usaha (erfpacht), hak guna bangunan (opstal), hak pakai pekarangan (servituut), hak memungut hasil (vruchtgebruik), hak sewa bangunan (hak sewa tanah untuk bangunan), dan semua hak berkenaan dengan tanah lainnya, kecuali hipotik.
Hak – hak berkenaan dengan tanah ini sudah diatur dengan UUPA dan menjadi obyek hukum agrarian, kecuali mengenai hipotik.
Hak – hak kebendaan yang masih tersisa dalam buku II KUHPdt ialah hak – hak kebendaan yang bukan mengenai tanah, air, dan segala kekayaan alam yang terkandung didalamnya dan ditambah dengan hipotik. Hak – hak kebendaan tersebut dibedakan sebagai berikut ;

  1. Hak kebendaan yang bersifat member kenikmatan (zakelijkgenootsrecht), yang diperinci menjadi ;
  • Yang bersifat memberikan kenikmatan atas benda milik sendiri misalnya hak milik atas benda bergerak atau benda yang bukan tanah, hak penguasaan (bezit) atas benda bergerak.
  • Yang bersifat memberi kenikmatan atas benda milik orang lain, misalnya bezit atas benda bergerak atau benda yang bukan tanah, hak pakai dan hak mendiami atas benda bukan tanah, hak pakai atas benda bergerak.
2. Hak kebendaan yang bersifat member jaminan (zakelijkzekerheidsrecht), yang terdiri dari ;

  • Pand (gadai), sebagai jaminan adalah benda bergerak ;
  • Hipotik sebagai jaminan ialah benda tidak bergerak.
Hak jaminan ini timbul karena ada hubungan hutang piutang antara debitur dan kreditur. Hak jaminan ini (pand dan hipotik) termasuk dalam hak jaminan khusus, yaitu mengenai benda tertentu saja.


ASAS – ASAS HAK KEBENDAAN

Asas Hukum Pemaksa (dwingendrecht),

Asas ini mempunyai arti bahwa orang tidak boleh mengadakan hak kebendaan yang sudah diatur dalam undang – undang. Apa yang sudah ditentukan oleh undang – undang harus dipatuhi, tidak boleh disimpangi.

Asas Dapat Dipindahtangankan

Semua hak kebendaan dapat dipindahtangankan, kecuali hak pakai dan mendiami. Yang berhak tidak boleh menentukan “hak itu tidak dapat dipindahtangankan”. Lain halnya dengan piutang, para pihak dapat menentukan bahwa “piutang tidak dapat dipindahtangankan”. Ini adalah ketentuan khusus dalam KUHD.

Asas Individualitas

Obyek hak kebendaan harus selalu benda tertentu atau dapat ditentukan secara individual, yang merupakam kesatuan, misalnya rumah kediaman Jl. Diponegoro, Gang. 14, No. 10, Denpasar, satu stel kursi tamu, mobil Minicab DK 2601 AA. Obyek hak kebendaan tidak boleh benda menurut jenis dan jumlah, misalnya 10 buah kendaraan bermotor, 100 ekor burung.

Asas Totalitas

Hak kebendaan selalu terletak diatas seluruh obyeknya sebagai satu kesatuan (pasal 500, 588, 606, dan sebagainya KUHPdt), misalnya hak jaminan piutang atas kendaraan bermotor mobil DK 2601 AA, sebagai satu kesatuan, termasuk ban serep, nunci, dongkrak, dan tape recorder dalam mobil.

Asas Tidak Dapat Dipisahkan

Orang yang berhak tidak boleh memindahtangankan sebagian dari kekuasaan yang termasuk suatu hak kebendaan yang ada padanya.